Fani Dewinta Putri Terpilih sebagai Ketua BMPAN Jawa Tengah, Tegaskan Loyalitas dan Kebersamaan sebagai Kunci Keberhasilan Organisasi

Semarang — Musyawarah Wilayah (Muswil) Barisan Muda Pejuang Amanat Nasional (BMPAN) Jawa Tengah resmi menetapkan Fani Dewinta Putri, S.Sos., M.Tr.IP. sebagai Ketua BMPAN Jawa Tengah periode 2029. Proses pemilihan yang berlangsung dinamis ini diselenggarakan di Semarang dan dihadiri oleh seluruh delegasi BMPAN dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah. (28/12/2025)

Terpilihnya Fani menandai babak baru dalam arah kepemimpinan organisasi sayap kepemudaan Partai Amanat Nasional (PAN) di tingkat provinsi. Dalam pidato kemenangannya, Fani menyampaikan visi inklusif dan progresif untuk membesarkan BMPAN melalui kolaborasi seluruh kader.

"BMPAN adalah rumah bagi siapa saja yang ingin belajar, berkembang, dan berjuang menuju kesuksesan. Ini bukan hanya tentang satu orang atau satu nama, tetapi tentang kita semua yang punya semangat dan tujuan yang sama," tegasnya di hadapan peserta Muswil.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak bergantung pada ketua semata. "Kesuksesan BMPAN tidak ditentukan oleh siapa yang memimpin, tapi oleh loyalitas, kekompakan, dan kerja keras seluruh kader. Tanpa itu semua, tidak ada kemajuan yang bisa kita raih bersama," ujarnya dengan penuh semangat.

Muswil BMPAN Jawa Tengah ini menjadi ajang konsolidasi dan refleksi atas capaian organisasi sekaligus momentum untuk menyusun langkah strategis ke depan. Selama rangkaian Muswil, peserta aktif terlibat dalam diskusi dan sidang pleno yang membahas program kerja, penguatan kaderisasi, serta peran pemuda dalam politik dan pembangunan daerah.

Para peserta Muswil menyambut terpilihnya Fani dengan optimisme tinggi. Sebagai figur muda yang memiliki latar belakang birokrasi dan aktif dalam pemberdayaan pemuda, Fani dinilai mampu menjembatani aspirasi generasi muda dengan kebijakan yang relevan dan berdampak.

Dengan mengusung semangat gotong royong, BMPAN Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Fani Dewinta Putri diharapkan mampu menjadi wadah pembelajaran politik yang sehat dan konstruktif bagi generasi muda, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.

(Yudhi)

Read More

Pemkot Cirebon Perkuat Struktur Fiskal Daerah Lewat Penyesuaian Regulasi Pajak dan Retribusi

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon mulai membedah strategi besar dalam memperkokoh ketahanan ekonomi daerah melalui langkah-langkah fiskal yang lebih adaptif. Upaya ini diwujudkan dalam pengambilkan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk menyempurnakan struktur fiskal agar lebih tangguh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penataan ulang regulasi ini merupakan respons cepat terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, struktur fiskal yang sehat adalah fondasi utama bagi kemandirian daerah. Dengan melakukan evaluasi pada sektor pendapatan, pemerintah berupaya memastikan bahwa instrumen pajak dan retribusi mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan.

"Perubahan terhadap Perda Pajak dan Retribusi ini adalah ikhtiar strategis kita bersama untuk menyempurnakan struktur fiskal daerah agar lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan. Kita ingin setiap rupiah yang ditarik dari masyarakat kembali dalam bentuk kualitas layanan publik yang nyata dan prima melalui prinsip high tax, high service," ujar Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Senin (29/12/2025).

Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM. Ia menekankan bahwa penyesuaian tarif tidak boleh menjadi beban yang menghambat produktivitas warga. Sebaliknya, reformasi ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola melalui digitalisasi sistem perpajakan. Penggunaan teknologi atau E-Government diharapkan mampu meminimalisir kebocoran anggaran serta menciptakan sistem yang transparan dan akurat.

Selain aspek pelayanan, Pemkot Cirebon membidik penguatan iklim investasi. Sebagai kota jasa dan perdagangan di koridor timur Jawa Barat, Kota Cirebon berkompetisi ketat dalam menarik investor. Oleh karena itu, regulasi yang lahir nantinya harus memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik. 

"Jika infrastruktur jalan mulus dan layanan kesehatan mudah diakses dari hasil pajak yang dikelola dengan baik, maka kepercayaan publik dan investor akan meningkat secara linear," tuturnya.

Menutup rangkaian penyampaian tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapannya untuk bersinergi penuh dengan jajaran legislatif dalam forum Panitia Khusus (Pansus). 

"Ketersediaan data teknis yang akurat akan dipasok sepenuhnya agar produk hukum ini lahir sebagai solusi nyata bagi persoalan fiskal daerah," harapnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, Muhamad Noupel, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan mandat dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Noupel menyebut ada beberapa poin krusial yang harus disinkronkan agar sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

"Ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, mulai dari tarif PBB-P2, pengecualian BPHTB, hingga penyesuaian batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT makanan dan minuman. Kami di Bapemperda melakukan pembahasan ini bersama alat kelengkapan DPRD lainnya guna memastikan setiap pasal dalam Raperda ini benar-benar objektif dan memiliki dasar hukum yang kuat," kata Noupel.

Lebih lanjut, Noupel merinci bahwa penyesuaian juga menyasar pada pengaturan alokasi hasil penerimaan pajak rokok, sanksi administratif bagi wajib pajak, hingga struktur tarif retribusi. 

"Pembahasan ini menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 agar segera memberikan kepastian bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas," jelasnya.

(Deni)

Read More

Kapolda Jabar Laksanakan Ground Breaking SPPG Polri di Pondok Buntet Pesantren Cirebon

Cirebon, 

Kapolda Jabar IRJEN POL RUDI SETIAWAN S.I.K.,S.H.,M.H, melaksanakan Ground Breaking SPPG Polri Serentak Se-Indonesia di Pondok Buntet Pesantren Mertapada Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, Senin (29/12/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Karorena Polda Jabar KOMBES POL TEGUH, Dir Polairud Polda Jabar KOMBES POL EDWARD INDHARMAWAN EKA CHANDRA, S.I.K., M.H, Bupati Cirebon Drs. H. IMRON, M.Ag, Kapolresta Cirebon KOMBES POL SUMARNI, S.H,S.I.K.,M.H, Ketua DPRD Kab. Cirebon Dr. SOPHI ZULFIA, S.H., M.H, dan lainnya.

Keberadaan SPPG tersebut untuk mendukung program MBG dan Polri mewujudkan dukungan terhadap program prioritas Pemerintah dalam memperkuat ketahanan Pangan dan meningkatkan Gizi masyarakat.

Melalui perluasan jaringan dapur bergizi dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, Polri juga menegaskan komitmennya mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Selain itu, Jawa Barat juga terbukti menjadi SPPG terbaik dalam pembangunan, tata kelola dalam pengelolaan SPPG. Bahkan, target tahun ini Polri sudah membangun 1.147 Unit SPPG diseluruh Indonesia dan menyerap 16.650 tenaga kerja serta menyasar 3jt penerima manfaat.

Satgas MBG Polri juga mendorong Polda jajaran untuk berkoordinasi dengan UMKM setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini SPPG Polri telah berpartisipasi mendirikan posko terdampak banjir dan longsor untuk menyediakan MBG bagi korban bencana.

(Koko Ochim)

Read More

Cegah Banjir Saat Hujan Deras Tiba, Babinsa Mangkubumen Bersama Warga Bersihkan Parit Dan Selokan

Surakarta - Bertempat di Wilayah RT 03 RW 06 kp Mangkubumen Kulon Kelurahan Mangkubumen kecamatan Banjarsari, Babinsa Kelurahan Mangkubumen Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Pelda Sujiianto bersama dengan warga masyarakat melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan parit dan selokan, Senin (29/12/2025).

Ditegaskan Pelda Sujianto sasaran kerja bakti kali ini adalah pembersihan lingkungan dan pengerukan endapan tanah /lumpur pada saluran Air yakni parit dan selokan.

"Di musim hujan seperti saat sekarang ini sering terjadi genangan air ataupun banjir yang dapat menganggu kenyamanan warga untuk beraktifitas penyebabnya adalah  kurang  lancarnya saluran Air /buntu yg ada di lingkungan."ujarnya .

"Untuk itu kami mengajak kepada warga masyarakat untuk kerja bakti membersihkan endapan lumpur yang ada di selokan  agar supaya air dapat mengalir secara lancar."imbuhnya.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan saluran air dan selokan menjadi bersih dari sampah, sehingga aliran air lancar dan tidak ada lagi genangan air saat hujan deras tiba."pungkasnya.

Penulis : Arda 72

Read More

Sigap..!! Babinsa Tegalharjo Bantu Kesulitan Warga Binaan Mengurus Surat Pindah Kependudukan

Surakarta - Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah binaan, Babinsa Tegalharjo Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta Serka Joko Riyanto melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi sosial (komsos) dengan staf Kelurahan Tegalharjo Senin (29/12/2025).

Kegiatan koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Kelurahan Tegalharjo Jl A.R Hakim no 13 B yang sehari-hari memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi kependudukan (Adminduk).

Dalam kesempatan ini Babinsa membantu warga binaan dalam mengurus surat pindah kependudukan agar   dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak mempersulit warga, terutama bagi masyarakat yang mengurus dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya. juga menekankan pentingnya memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada warga terkait persyaratan administrasi, alur pelayanan, serta estimasi waktu penyelesaian, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan atau harus bolak-balik ke kantor kelurahan akibat kurangnya informasi.

"Selain itu, kami juga mengingatkan agar pelayanan tetap mengedepankan sikap humanis, ramah, sopan, dan profesional, sehingga warga merasa dilayani dengan baik dan nyaman saat mengurus keperluan administrasi di kantor kelurahan."tutur Serka Joko Riyanto.

Lebih lanjut dikatakannya pelayanan Adminduk yang baik dan lancar akan berdampak langsung pada tertib administrasi kependudukan, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Kegiatan koordinasi ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Babinsa dan perangkat kelurahan dalam menjaga stabilitas wilayah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penulis : Arda 72

Read More