Proyek senderan terkesan asal jadi Rio Kuwu Desa Bunder sulit ditemui

Buserpolkrim.com

Proyek senderan didesa bunder kecamatan susukan kabupaten Cirebon terkesan asal jadi hal itu dikuatkan dari hasil investigasi awak media dilokasi proyek terutama bahan material yang digunakan diantaranya pasir, Semen dan juga batu , untuk pemasangan batu hampir seluruhnya kurang adukan sehingga terlihat bolong .

Menurut warga bunder yang mengaku bernama Junedi saat ditemui sambil memanggul rumput mengatakan " ia mbuh kerjaan apa kaya kanan lah pasangan Batue kaya kurang adukan dadi kedelenge pada bolong , baka ana banyune mbuh kuh kuat ora ambruk ora Luh baka pengen jelas ma Takon Bae mana Ning desa ( ia gak tahu kerjaan apa seperti itu tu, pasangan batu seperti kurang adukan jadi terlihat pada bolong, kalau ada air gak tahu kuat tidak, ambruk tidak gitu, kalau mau jelas tanya saja ke desa )" ujar Junedi

Upaya meminta klarifikasi dari Kuwu Rio tak membuahkan hasil sebab tiap kali awak media mendatangi kantor balai Desa Bunder Kuwu Rio selalu tidak ada ditempat menurut salah satu staf mengatakan kepada awak media " pak kuwunya sedang keluar " ujarnya anehnya bahasa yang sama selalu dilontarkan walaupun yang ditemui awak media itu lain orang

Terkait proyek senderan yang terkesan asal jadi awak media lantas menemui Andong salah satu mantan pegawai Psda didalam pertemuan tersebut awak media memperlihatkan beberapa photo proyek senderan didesa Bunder " wah ini mah parah soalnya kalau saya lihat banyak batu yang tanpa adukan nanti jika air datang saya pastikan gak bakal lama pasti ambruk itu , kuncinya temui kuwu atau ekbang sebab nilai Rp 195,000,000 boleh dibilang besar ia , cari sampai ketemu lalu tanyakan panjang berapa ketinggian berapa lebar pondasi berapa dan yang terakhir siapa pelaksananya" jelasnya 

( Moh Kozim )

Read More

TNI Perkuat Respons Penanggulangan Bencana, Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Cepat dan Terkoordinasi

Lumajang - Upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo terus diperkuat melalui langkah cepat dan terkoordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait. TNI AD melalui jajaran Korem 083/Baladhika Jaya bersama Kodam V/Brawijaya turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, Sabtu (22/11/2025).

Peninjauan dimulai dari SDN 04 Supiturang, yang menjadi salah satu titik utama pengungsian warga. Di lokasi ini, unsur TNI bersama instansi lainnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan, logistik harian, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pengungsian. Personel di lapangan juga membantu pengamanan wilayah sekitar, mobilitas warga, dan penataan jalur evakuasi.

Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, disalurkan 19 item bantuan kemanusiaan, mulai dari selimut, kebutuhan balita, pakaian anak, perlengkapan mandi, hingga sembako dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini ditujukan untuk memastikan para pengungsi mendapatkan pemenuhan kebutuhan awal selama proses darurat berlangsung.

Selain mengecek lokasi pengungsian, rombongan juga meninjau wilayah terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, salah satu kawasan dengan paparan material vulkanik paling berat. Kondisi rumah warga, sebaran material erupsi, kondisi jalur evakuasi, serta infrastruktur dasar menjadi fokus utama asesmen lapangan, sebagai dasar penguatan penanganan pasca-bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.

"TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat," ujar Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir.

Jajaran TNI juga menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan tindakan cepat, terukur, dan penuh empati. Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, serta stabilitas wilayah menjadi fokus utama di lapangan. Unsur prajurit terus disiagakan mengingat dinamika aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada tingkat kewaspadaan tinggi.

Sinergi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan. TNI bekerja berdampingan dengan BPBD, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan setiap langkah penanganan bencana dijalankan secara aman dan manusiawi.

Dengan kerja terkoordinasi dan dukungan penuh di lapangan, upaya penanggulangan dampak erupsi Semeru diharapkan dapat berlangsung cepat, tepat, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Lumajang. 

Penulis : Arda 72

Read More

Koordinator SPBU Jamblang Dikritik karena Tidak Ramah

Cirebon,FD-buserpolkrim.com. 

Koordinator SPBU Jamblang, Kabupaten Cirebon, berinisial SLN, dikritik karena perilaku tidak sopan dan tidak ramah kepada wartawan. 

Saat berkunjung ke kantor SPBU Jamblang untuk menemui SLN, namun SLN langsung pergi begitu saja, Kamis (20/11/2025) siang.

SLN dikritik karena perilaku tidak sopan serta dianggap tidak etis dan tidak profesional kepada wartawan.

Wartawan merasa tidak dihargai dan tidak disambut dengan ramah oleh SLN.

Perilaku ini dianggap tidak etis dan tidak profesional, serta dapat merusak citra SPBU Jamblang dan SLN sendiri. 

(Chaerudin)

Read More

Gaspoll katan Motor Indonesia(IMI) Indramayu Adakan Silaturahmi, Untuk Menggelar Acara Jambore Otomotif di Akhir 2025 dan Awal 2026

Indramayu-IMI Kabupaten Indramayu akan menggelar jambore Otomotif di akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 mendatang.

Dalam acara tersebut Hendra Sumirsa selaku dewan penasehat IMI menyampaikan diantaranya, kevakuman IMI ini di karenakan fasilitas yang tidak mendukung seperti area sprot center itu sendiri aspalnya yang tidak layak untuk kegiatan olahraga, dan di penghujung tahun 2025 IMI Indramayu berinisiatif untuk mengadakan jambore Otomotif.

dan Hendra Sumitra pun mengatakan jambore Otomotif ini acara terbesar di Jawa barat yang karna melibatkan semua komunitas club roda dua dan empat dan pihak pihak lain seperti UMK dan jasa, untuk mendukung acara tersebut.dan terbuka untuk umum.

 

dan acara jambore ini sudah terkonfirmasi hampir seluruh club dan komunitas otomotif terutama di kabupaten Indramayu akan siap hadir baik roda dua maupun roda empat, karna mereka pun menyadari kegiatan olahraga di 2025 tidak terselenggara kan seperti Balap Motor mengingat keterbatasan di kabupaten Indramayu ungkpnya Jum'at 21/11/2025

Selain juga pameran Otomotif maupun jasa perbengkelan, akan di selenggarakan juga yang bersifat edukatif, seperti jasaraharja,dinas perhubungan, dan juga yunit keamanan dan keselamatan polres Indramayu,juga tips-tips pemeliharaan baik roda dua maupun roda empat. 

 dan seluruh area sprot center akan di gunakan untuk acara pemeran jambore Otomotif, karna tentunya akan mendatangkan banyak pihak. 

 

dan Media Buser polkrim ucapkan sukses selalu tetap gaspooll.

Read More

Mangkraknya Jembatan BKK Aspirasi Gerindra di Bedagas: Ada Aliran Dana ke “Bule”, Proyek Tak Kunjung Jadi

PURBALINGGA – 22/11/2025 | media buser polkrim.com

Proyek pembangunan jembatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) aspirasi partai Gerindra di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, kembali memunculkan tanda tanya besar. Dengan nilai anggaran Rp200 juta, proyek yang dimulai tahun 2023 itu hingga kini mangkrak dan belum dapat difungsikan sama sekali.

Temuan di lapangan menunjukkan, rangka jembatan dibiarkan setengah jadi, akses terputus, dan tak ada aktivitas lanjutan. Warga mengeluhkan kondisi tersebut, sebab jembatan itu seharusnya menjadi penghubung vital antara Desa Bedagas dan Desa Karangjoho.

Pengakuan Kades Bedagas: Dana Mengalir ke "Bule" Pengambil Alih Proyek

Saat ditemui tim media, Kepala Desa Bedagas, Juwari, membenarkan adanya permasalahan dalam pembangunan jembatan tersebut. Lebih jauh, ia mengungkapkan fakta mengejutkan: ada pihak luar yang disebut "bule" yang sebelumnya dijanjikan untuk melanjutkan pembangunan.

Untuk itu, Juwari mengakui telah menyerahkan dana sejumlah Rp7.500.000 dan Rp5.000.000 kepada orang tersebut.

> "Sudah ada kesepakatan dengan bule itu untuk melanjutkan pembangunan. Tapi sampai sekarang tidak dikerjakan," ujar Juwari dengan nada kesal.

Namun hingga artikel ini diterbitkan, tidak ada kejelasan siapa sebenarnya "bule" yang dimaksud, bagaimana proses penunjukkannya, serta apa dasar hukum pemberian dana tersebut.

Hal ini membuka dugaan adanya penyimpangan prosedur, mengingat dana desa maupun dana BKK harus dikelola secara transparan, terstruktur, dan melalui mekanisme pengadaan yang sah.

Desa Karangjoho Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan

Ketika diminta klarifikasi, Kepala Desa Karangjoho, Nasir, menyatakan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek, meski jembatan itu direncanakan menghubungkan dua wilayah desa.

> "Kami tidak pernah diajak musyawarah sejak awal. Setelah mangkrak, baru dimintai bantuan. Ya kami santai saja, wong bukan urusan kami," ujar Nasir.

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa proyek jembatan dilakukan tanpa koordinasi memadai, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan pertanggungjawaban.

Potensi Pelanggaran dan Sanksi Hukum

Mangkraknya proyek dan adanya aliran dana kepada pihak ketiga tanpa dasar jelas berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain:

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Menegaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus melalui mekanisme penyedia jasa yang sah dan memiliki kualifikasi.

PP No. 22 Tahun 2020

Mengatur sanksi administratif hingga pencabutan hak kerja bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Menetapkan bahwa jembatan adalah bagian integral dari infrastruktur jalan yang wajib memenuhi standar teknis dan keamanan.

Jika terbukti ada penyimpangan anggaran atau pengelolaan proyek di luar prosedur, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi administratif, pidana, hingga tuntutan pengembalian kerugian negara.

Tanggung Jawab Ada pada Desa Bedagas

Karena proyek berada dalam wilayah Desa Bedagas, tanggung jawab penuh atas perencanaan hingga penyelesaian proyek berada pada pemerintah desa tersebut. Minimnya progres, ketidakjelasan pihak pelaksana, serta munculnya aliran dana yang tidak transparan memperkuat dugaan adanya maladministrasi maupun potensi penyelewengan.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan penyelesaian proyek jembatan yang sudah tiga tahun tak kunjung rampung itu.

(SM,Joko)

Read More