Media Buser Polkrim

Berita Terkini

TMMD Sengkuyung Tahap I 2026 di Wilayah Kodim 0735/Surakarta Hari Ini Resmi Dimulai

Surakarta - Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I TA 2026 di wilayah Kodim Surakarta hari ini Selasa (10/...

Postingan Populer

Selasa, 10 Februari 2026

TMMD Sengkuyung Tahap I 2026 di Wilayah Kodim 0735/Surakarta Hari Ini Resmi Dimulai

Surakarta - Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I TA 2026 di wilayah Kodim Surakarta hari ini Selasa (10/02/2026) resmi di buka. 

Pembukaan dilakukan melalui upacara bertempat di halaman SDN Mijipiniliha, Joyotakan, Serengan, Solo, serta di ikuti para pejabat tinggi Muspida antara lain, Letkol Inf Arief Handoko Usman, S.H (Dandim 0735/Ska), Letkol Cpm Rifky Nur Rahman S,H (Dandenpom IV/Ska), Letkol CZI Agus Sriyanta ( Dandenzibang Surakarta), Letkol Cke Dimas Bagus ( Dandenhub Ska), AKBP Sigit SK.MH ( Wakapolres Surakarta), Budi Martono ( Sekda Pemkot Surakarta), serta Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Serengan, dan tamu undangan lainnya.

Dalam amanat yang disampaikan oleh Sekda Budi Martono, Walikota Solo Respati Ardi mengatakan, TMMD Tahap I Tahun 2026 merupakan bentuk sinergi dan kebersamaan antara TNI, Pemkot Surakarta dan masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

"Tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial serta kemanunggalan TNI dengan rakyat."tuturnya.

Sementara itu Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Arief Handoko Usman, S.H., menegaskan bahwa kegiatan TMMDSengkuyung ini merupakan wujud nyata hadirnya TNI khususnya Kodim 0735/Surakarta dalam menyukseskan Program Pemerintah yakni mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat Daerah serta memperkuat ketahanan sosial di wilayah Kota Surakarta.

Pada pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2026 ini, kegiatan fisik difokuskan pada  Perbaikan Saluran Air (selokan) Di Jln. Kahayan dan Jl. Karandan Kelurahan Joyotakan Kec. Serengan dengan VolumePanjang 327 M menggunakan Uditch Uk. 80 CM x 80 CM

"Mari kita bersama-sama untuk terus menjaga kekompakan kerjasama dan semangat kebersamaan selama pelaksanaan, agar hasil pembangunan dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal."tegas Dandim.

Untuk Sasaran Non Fisik yakni, Penyuluhan Wasbang dan Bela Negara. Penyuluhan Nilai Ideologi Pancasila, Penyuluhan KB Kesehatab dan Stunting, Penyuluhan Kamtibmas, Penyuluhan dan pencegahan bahaya Narkoba, Penyuluhan Koperasi Merah Putih, Penyuluhan Mitigasi bencana banjir dan kebakaran, serta Pembagian sembako kepada Masyarakat sekitar lokasi TMMD

Program TMMD Sengkuyung Tahap I ini merupakan Langkah nyata Kodim 0735/Surakarta dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di wilayah kota Surakarta.

Penulis : Arda 72

Bersih-Bersih Taman Cerdas, Wujud Kepedulian Babinsa Nusukan, Jaga Lingkungan Tetap ASRI

Surakarta - Babinsa Kelurahan Nusukan,
Koramil 02/Banjarsari,Kodim 0735/Surakarta,Serka Supadmo bersama dengan Bapak Panji Selaku TKPK Kelurahan Nusukan melaksanakan Kerja Bhakti Pembersihan Taman Cerdas Kelurahan Nusukan bertempat dilingkungan Taman Cerdas Kelurahan Nusukan Jalan Kediri Utara 1 Bonorejo RT 06 RW 06 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari, Kamis (10/02/2026).

Ditegaskan Serka Supadmo kegiatan pembersihan Taman Cerdas yang dilakukannya bersama TKPK Kelurahan Nusukan merupakan salah satu wujud nyata Kepedulian Babinsa terhadap kebersihan lingkungan disekitar wilayah binaan Teritorialnya.

"untuk menciptakan suasana wilayah yang bersih dari sampah, dengan tujuan utama yakni memelihara sarana dan prasarana umum untuk kenyamanan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat apalagi semalam turun hujan yang sangat lebat yang menyebabkan daun daun berjatuhan disekitar halaman Taman cerdas Kelurahan Nusukan."ujarnya.

Serka Supadmo juga mengatakan kegiatan kerja bakti ini sangat baik juga untuk memelihara komunikasi sosial masyarakat, yakni dengan meningkatkan silaturahmi dan kerja sama yang baik, diharapkan dapat menimbulkan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Kegiatan kerja bakti ini merupakan langkah nyata Kodim 0735/Surakarta dalam mendukung pencanangan wilayah yang ASRI yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Penulis : Arda 72

Demi Terciptanya Keamanan Wilayah Piket Koramil 02/Banjarsari Laksanakan Patroli Malam Bersama Linmas 

Surakarta - Piket Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Sertu Narmin  bersama dengan Linmas melaksanakan kegiatan Patroli malam di wilayah kecamatan Banjarsari, Senin (09/02/2026).

Dikatakan Sertu Narmin kegiatan Patroli malam ini rutin dilaksanakan oleh Piket Koramil 02 Banjarsari guna mencegah tindakan - tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Tujuan Patroli tersebut untuk mengecek keadaan wilayah  dan menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Banjarsari."ujarnya.

"Adapun tempat -tempat yang di patroli adalah ,obyek vital,tempat -tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat   yang ada di wilayah kecamatan Banjarsari."Imbuhnya.

"Kegiatan patroli disamping  menjaga keamanan di wilayah, juga sebagai sarana sambang warga."pungkas Sertu Narmin.

Penulis : Arda 72

Senin, 09 Februari 2026

PPWI Konawe Bongkar Dugaan Kelalaian CSR Perbankan, Minta Auditor dan OJK Turun Tangan




Buser polkrim.com Konawe – 
Dugaan kelalaian penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) oleh sejumlah bank yang beroperasi di Kabupaten Konawe kini menjadi sorotan serius. 

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe secara terbuka menilai bahwa pelaksanaan CSR perbankan selama ini terkesan tertutup, tidak transparan, dan berpotensi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.


Beberapa bank yang disorot PPWI Konawe antara lain Bank Sultra Cabang Konawe, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Muamalat, dan Bank Bahteramas. Seluruh bank tersebut diketahui aktif menjalankan operasional dan meraup keuntungan dari aktivitas perbankan di wilayah Konawe.


Namun ironisnya, manfaat CSR yang seharusnya dirasakan masyarakat justru nyaris tidak terlihat secara nyata.

Diduga CSR Tidak Disetorkan, Ada Indikasi Permainan Internal
PPWI Konawe menduga dana CSR perbankan di Konawe tidak disetorkan atau tidak direalisasikan sesuai kewajiban, bahkan terdapat indikasi permainan di internal manajemen bank, khususnya di level pimpinan cabang.


"Kami mencium ada ketidakwajaran. Bank beroperasi, laba berjalan, tapi CSR seolah hilang jejak. Ini bukan satu atau dua bank, tapi hampir semuanya," tegas PPWI Konawe.


Sorotan PPWI secara khusus difokuskan pada periode tahun 2024 hingga 2025, di mana tidak ditemukan laporan terbuka, publikasi resmi, maupun transparansi penyaluran CSR kepada masyarakat atau pemerintah daerah.


PPWI menilai, kondisi ini tidak bisa lagi dianggap kelalaian administratif, melainkan sudah mengarah pada dugaan pembiaran sistemik.


CSR Bukan Amal, Tapi Kewajiban Hukum
PPWI menegaskan bahwa CSR bukan kegiatan sukarela atau belas kasihan, melainkan kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.


Dasar Hukum CSR
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 menegaskan bahwa perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).


CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.


Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Mengatur kewajiban perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan CSR.


CSR wajib dianggarkan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan.


Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.


CSR menjadi bagian dari penilaian tata kelola perusahaan, termasuk perbankan.
Regulasi OJK: Bank Wajib Transparan dan Bertanggung Jawab
Selain aturan perseroan, perbankan berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Beberapa regulasi OJK yang relevan antara lain:
POJK tentang Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial.


POJK Keuangan Berkelanjutan, yang mendorong bank berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan secara terukur dan dilaporkan.


PPWI menilai bahwa ketiadaan transparansi CSR di Konawe berpotensi melanggar prinsip GCG dan patut menjadi perhatian serius OJK.


"Kalau CSR tidak jelas, maka patut dipertanyakan bagaimana penerapan tata kelola bank tersebut. OJK tidak boleh diam," tegas PPWI.


Minta Auditor dan Aparat Pengawas Turun Lapangan

Atas dasar dugaan tersebut, PPWI Konawe mendesak agar auditor independen, aparat pengawas internal bank, serta OJK segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.


PPWI juga meminta:
Audit khusus realisasi CSR tahun 2024–2025
Publikasi terbuka penggunaan dana CSR
Penelusuran kemungkinan penyimpangan atau pembiaran
Sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran
"Jangan sampai dana CSR hanya jadi angka di atas kertas atau alat pencitraan, sementara masyarakat Konawe tidak mendapatkan apa-apa," tambah PPWI.


Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perbankan yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kelalaian CSR tersebut.


Buser polkrim.com masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari seluruh pihak terkait demi prinsip keberimbangan berita.


PPWI Konawe menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan transparansi, demi memastikan hak masyarakat Konawe atas manfaat CSR benar-benar terpenuhi.


Laporan : Andi baso

Pers Professional dan berintegritas adalah Pondasi Utama bagi Nalar Publik yang Sehat


Kota Cirebon– Di tengah kepungan arus informasi digital yang kian riuh, pers dituntut untuk berdiri tegak melampaui fungsinya sebagai sekadar pelapor peristiwa. Pers yang profesional dan memiliki integritas kini menjadi kebutuhan mendesak sebagai fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Hal tersebut menjadi pesan sentral dalam upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (9/2/2026).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kredibilitas pers adalah benteng terakhir masyarakat agar tidak tersesat dalam labirin disinformasi. Menurutnya, di era di mana hoaks mudah diproduksi, kehadiran produk jurnalistik yang terverifikasi menjadi penyaring sekaligus penerang yang menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah.

“Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Kita diingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pilar demokrasi. Kehadiran pers yang kredibel menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi,” ujar Wali Kota dalam amanatnya.

Menariknya, peringatan HPN tahun ini mencetak sejarah baru di Kota Cirebon. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas pembacaan Ikrar Pers yang dilakukan para jurnalis, yang ia nilai sebagai janji moral untuk menyajikan fakta yang riil dan menjauhi hoaks demi memperkuat kembali kepercayaan publik.

“Alhamdulillah, tahun ini mungkin pertama kalinya kita melakukan upacara secara resmi bersama Pemerintah Kota Cirebon. Saya ingin ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya, insyaallah tahun depan lebih meriah lagi. Dengan adanya ikrar tadi, tujuannya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers akan semakin kuat lagi melalui pemberitaan yang benar,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memposisikan pers sebagai mitra strategis yang memiliki peran ganda. Di satu sisi, pers diharapkan menjadi penyambung lidah program pembangunan pemerintah kepada masyarakat secara edukatif. 

"Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik yang tajam selama berbasis data sebagai bahan evaluasi birokrasi dalam melakukan perbaikan layanan public," tegasnya.
Senada dengan semangat kolaborasi tersebut, Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menekankan pentingnya konsep sinergi pentahelix dalam membangun daerah, sesuai dengan tema HPN 2026 yakni "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat."

“Kolaborasi pentahelix adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita buktikan bahwa pers tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, tapi juga aksi nyata melalui bakti sosial, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkap Alif.

Alif juga memaparkan bahwa HPN 2026 di Kota Cirebon akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari diskusi nasional pasca-Ramadan, turnamen futsal antarlembaga untuk memupuk kebersamaan, lomba baca puisi Hari Kartini, hingga sekolah jurnalistik bagi pelajar SMA dan mahasiswa.

Sebagai penutup rangkaian upacara, digelar pula diskusi bersama OJK bertajuk "Cerdas Finansial di Era Digital". Langkah ini diambil sebagai respons konkret pers dalam mengedukasi warga agar tidak terjerumus investasi ilegal. 

"Upacara HPN 2026 ini menjadi simbol bahwa di Kota Cirebon, pers dan pemerintah bergerak bersama bukan hanya untuk mengabarkan berita, tetapi untuk membangun peradaban dan ekonomi yang berdaulat," pungkasnya.
(DW Krisnara)