Wakil Wali Kota : Ketahanan Pangan Keluarga Jadi Benteng Utama Melawan Stunting

CIREBON – Upaya penanganan stunting di Kota Cirebon terus melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satunya terlihat melalui kegiatan pembagian pangan bergizi hasil Kelompok Tani (Poktan) Lestari 09 kepada balita stunting di Jagasatru Barat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting (TP3S) Kota Cirebon. Kehadiran Wakil Wali Kota sekaligus menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap inisiatif warga dalam membangun ketahanan pangan berbasis lingkungan.

Menurut Wakil Wali Kota, persoalan stunting tidak dapat hanya dilihat dari sisi kesehatan maupun angka statistik. Lebih dari itu, stunting berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon di masa mendatang.

"Stunting bukan hanya persoalan medis atau angka statistik. Ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dan keberlanjutan dari masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan warga, sehingga inisiatif yang tumbuh dari lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan bersama.

"Intervensi yang baik adalah intervensi yang bisa tumbuh dan bertahan di masyarakat. Ketika ketahanan pangan dibangun secara mandiri dan gotong royong, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang," katanya.

Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat Karang Lestari 09 yang telah mengembangkan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan warga. Selain Poktan Lestari 09, terdapat pula Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Akar Bahar yang dikelola masyarakat dan turut mendukung penyediaan pangan bergizi.

Menurutnya, pembagian pangan bergizi yang dilakukan secara mandiri kepada balita stunting merupakan contoh sederhana namun bermakna dari partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan di lingkungannya.

"Yang dilakukan warga RW 09 ini adalah contoh bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan. Ini bentuk nyata gotong royong dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak kita," tuturnya.

Wakil Wali Kota berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk terus mendampingi serta memfasilitasi berbagai potensi yang telah dibangun masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Saya berharap model ketahanan pangan berbasis komunitas seperti ini terus dipertahankan dan dirawat. Camat dan lurah juga saya minta untuk terus memfasilitasi ekosistem yang sudah dibangun oleh warga. Evaluasi juga perlu dilakukan agar pemberdayaan ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Jagasatru, Toto Satori, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja bersama warga yang selama ini secara konsisten menjaga lingkungan sekaligus membangun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Ini merupakan bukti nyata perjuangan Bapak dan Ibu warga RW 09 dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini juga berkat kebersamaan dan sinergi para kader yang selama ini terus bergerak," ujar Toto.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan di lingkungan RW 09 melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari kader PKK, kader Posyandu, hingga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas.

Tidak hanya memiliki kebun sebagai sumber pangan, RW 09 juga mengembangkan budidaya ikan yang dikelola oleh anak-anak muda. Saat ini, menurut Toto, sudah terdapat enam kolam budidaya ikan dengan jumlah ikan yang mencapai ribuan.

"Di kampung kami bukan hanya ada kebun. Kami juga punya kelompok budidaya ikan yang dilakukan anak-anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah ada enam kolam dan sudah membudidayakan ribuan ikan," ungkapnya.

Selain sektor pangan, masyarakat RW 09 juga memiliki Bank Sampah Seruni yang menjadi bagian dari gerakan pengelolaan lingkungan. Kegiatan bank sampah tersebut tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong warga memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Toto menambahkan, Bank Sampah Seruni juga aktif dalam berbagai jejaring pengelolaan sampah di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterlibatan tersebut membuka ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan edukasi mengenai pemanfaatan sampah kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu, mulai dari menjaga lingkungan, mengelola sampah, menyediakan pangan, hingga ikut berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak.

"Kami ikut dalam Forum Bank Sampah Jawa Barat dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Dari kegiatan-kegiatan itu, kami juga mendapat kesempatan untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat," tuturnya.

(Deni)

Read More

Puncak HKG PKK ke-54, Wali Kota Apresiasi Dedikasi Kader dalam Pemberdayaan Keluarga

CIREBON – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di GOR Bima, Rabu (9/9/2026).

Di hadapan para kader PKK, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas konsistensi para kader yang selama ini menjalankan pengabdian di tengah kesibukan keluarga dan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, ada hal sederhana yang justru menunjukkan besarnya nilai pengabdian kader PKK. Sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat, banyak kader yang terlebih dahulu menyelesaikan berbagai urusan keluarga di rumah.

"Setiap kali saya bertemu dengan para kader PKK, ada rasa bangga sekaligus haru. Saya tahu, sebelum datang ke sini, ibu-ibu sudah menyelesaikan berbagai urusan di rumah, menyiapkan keluarga, kemudian meluangkan waktu untuk hadir dan mengabdi kepada masyarakat," ujar Wali Kota.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu kekuatan utama gerakan PKK. Sebab, PKK tumbuh dari masyarakat dan bekerja di lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan warga, yakni keluarga.

"Di situlah kehormatan gerakan PKK. Ibu-ibu tidak hanya menjalankan program, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Ada kepedulian, ada empati, dan ada pendampingan yang diberikan kepada warga," katanya.

Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon membutuhkan peran berbagai elemen masyarakat agar program pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Termasuk di dalamnya kader PKK yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Berbagai persoalan seperti stunting, pemenuhan gizi keluarga, kesehatan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat, menurut Wali Kota, tidak cukup hanya diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar program yang dirancang dapat berjalan secara tepat dan berkelanjutan.

"Kebijakan yang baik membutuhkan kerja bersama agar sampai kepada masyarakat. Kader PKK menjadi salah satu jembatan penting antara program pemerintah dengan kebutuhan warga. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian yang selama ini diberikan," tuturnya.

Peringatan HKG PKK ke-54, lanjut Wali Kota, juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan panjang gerakan PKK sekaligus menyiapkan langkah menghadapi tantangan masyarakat yang terus berubah.

Ia berharap semangat kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari gerakan PKK tetap terjaga. Para kader juga diharapkan dapat terus menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan komitmen dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

"Usia 54 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ini adalah rekam jejak pengabdian yang panjang. Mari kita terus jaga semangat kesatuan gerak, menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan sungguh-sungguh, dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga serta masyarakat yang lebih sejahtera," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Disampaikan bahwa peringatan HKG PKK bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana gerakan PKK memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Tahun ini, HKG PKK ke-54 mengangkat tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Tema tersebut menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa. Keluarga menjadi tempat pertama bagi pembentukan karakter, pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila, pemeliharaan kesehatan, ketahanan pangan hingga penyiapan generasi masa depan.

"Gerakan PKK harus terus menjadikan keluarga sebagai titik awal pembangunan. Penguatan 10 Program Pokok PKK bukan hanya tentang menjalankan kegiatan, tetapi bagaimana setiap program benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan keluarga," kata Noviyanti saat membacakan sambutan tersebut.

Ia menyampaikan, luasnya jaringan PKK hingga tingkat keluarga dan rumah tangga merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Untuk itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas kepemimpinan kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK juga perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar program pemberdayaan keluarga dapat memberikan hasil yang lebih nyata.

"PKK bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan yang tumbuh bersama keluarga Indonesia. Karena itu, setiap kegiatan harus memiliki manfaat nyata, baik dalam penguatan karakter, pemberdayaan ekonomi, edukasi, kepedulian lingkungan, maupun dalam membangun semangat gotong royong," ujarnya.

Noviyanti juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus menjaga kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam berbagai situasi, termasuk ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah, PKK diharapkan dapat hadir sebagai kekuatan sosial yang menumbuhkan empati, solidaritas dan kepedulian terhadap keluarga yang membutuhkan.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54, seluruh kader diharapkan semakin memahami bahwa pengabdian tidak selalu harus dilakukan melalui langkah besar. Kehadiran di lingkungan sekitar, perhatian terhadap keluarga, serta kesediaan membantu warga juga menjadi bagian penting dari gerakan pemberdayaan masyarakat.

"Semoga momentum HKG PKK ke-54 ini semakin mempererat kebersamaan dan meneguhkan semangat pengabdian. Dengan menguatkan 10 Program Pokok PKK dan menjalankan Asta Cita secara konsisten, kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(Deni)

Read More

Wujudkan Kondusif Diwilayah Jebres, Piket Koramil 04/Jebres Melaksanakan Patroli Malam

Surakarta - Guna menciptakan Kondusifitas wilayah dan rasa nyaman bagi warga masyarakat, Piket Koramil 04/Jebres Pelda Rudi hariyono melaksanakan Patroli malam di seputaran wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Rabu( 09/09/2026 ).

Dikatakan Pelda Rudi Patroli malam dilakukan secara rutin oleh piket koramil dengan sasaran objek vital pemerintahan dan tempat-tempat yang dianggap rawan dari tindak kejahatan dan kriminal di wilayah kecamatan Jebres.

"Dalam patroli tersebut, kami selaku Piket Koramil selalu mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan  lingkungan dari tindak kejahatan yang dapat merugikan warga masyarakat dan juga harus tanggap terhadap perkembangan situasi lingkungan di sekitar wilayah."ujarnya.

Penulis : Arda 72

Read More

Sidang Gugatan Gardu Induk Memasuki Tahapan Bukti Awal Atau Profesi

Jepara-Sidang Gugatan Warga mengenai penolakan pembangunan Gardu Induk dan tiang listrik di Desa Tunggu Pandean, memasuki Sidang Pembuktian Awal, Pasalnya berapa Tergugat dan turut tergugat belum melengkapi data pendukung, pada Tanggal 9/9/2026 , pada Pukul 11.00 wib , yang seharusnya di jadwalkan pada pukul 09.00 wib .

Di dalam Persidangan di Ruang Cakra, Majelis Hakimi mempersilahkan Tergugat dan turut tergugat untuk maju memperlihatkan data pendukung, dari Tergugat sampai Turut Tergugat, Majelis Hakimi mempertanyakan dari Legal officer PLN, data yang di berikan ke Pengadilan Negeri dari mana" legal PLN menjawab dari Tim, timnya mana .

Majelis Hakim menanyakan dari pihak hukum Kabupaten Jepara, Legalnya satu kesatuan apa sendiri-sendiri " pihak hukum Pemerintah Kabupaten Jepara menjawab: Ijin yang mulia Kami sendiri-sendiri, tapi Kami saling Kordinasi. lanjut Majelis Hakimi, menanyakan dari pihak Desa Tunggu Pandean, Sekretaris dianggap tidak hadir, dan mantan Sekretaris juga tidak hadir . 

Majelis Hakim menambahkan seharusnya bisa di satukan Kuasa dari Sekretaris Desa, di wakili dengan Kepala Desa, di koordinasikan dengan Pihak Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara, Majelis Hakimi menanyakan kepada Kepala Desa Tunggu Pandean, Tanah tersebut statusnya apa suratnya, hak pakai, HGB, atau apa" Kepala Desa menjawab milik penting dan surat baru diurus semua .

Dalam Sidang, Majelis Hakimi menanyakan tentang profesi yang dimana, Semua Surat Kuasa atau data sudah di berikan ketika awal sebelum pembacaan gugatan, dan Majelis Hakimi mengulang-ulang pertanyaan yang pada Sidang sebelumnya sudah di pertanyakan, 

Seperti legalitas Pengacara, kuasa hukum, dan apakah ada ikatan keluarga dengan Penggugat , Majelis Hakim menambahkan hasil putusan sela akan di berikan pada tanggal 11 melalui ekort dan sidang akan di lanjutkan pada tanggal 17 dengan agenda penyerahan bukti .

Wawancara langsung dengan Kuasa Hukum Warga Tunggul Pandean" Sidang lanjutan nomor 31 Perdata antar warga Tunggu Pandean dan pihak PLN, sidang ini terkait pembuktian Putusan Sela yang dimana Profesi yang kita harapkan dan kita mintakan kepada majelis hakim meminta penghentian sementara, kami sebagai kuasa hukum masyarakat melihat banyak yang janggal yang kami sampaikan di bukti awal masyarakat tidak pernah setuju atau tandatangan dan saya sangat menyayangkan ada sedikit rame di dalam persidangan . yang dimana kaitan persidangan ini kami melihat ada hal-hal yang kurang pas , dugaan kami pertanyakan yang berulang-ulang yang di tanyakan, kami sudah meminta maaf dan kuasa kami dianggap kurang pas, kami bukan melawan, membela atau membantah berkaitan dengan Majelis tapi kami menghormati . Emang ada pembahasan terkait Surat Kuasa kami kurang benar kepada warga Tunggu Pandean, kami di sini membela rakyat yang betul-betul adanya. Kepastian Hukum bahwa rakyat menolak adanya pembangunan Gardu Induk , kami ingin dihentikan sementara agar proses berjalan dan menunggu keputusan selesai atau inkrah .

Kuasa Hukum menambahkan " untuk putusan profesi sendiri di tuangkan pada tanggal 11 September, jadi saya mohon maaf , kami meminta azas keadilan harus bersifat netral dan seadil-adilnya itu harapan kami, kami bukan menuduh tapi ciptakanlah keadilan di Pengadilan Negeri Jepara .

Awak media juga mewancarai pihak PLN dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara, tapi tidak ada jawaban dari pihak PLN dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara.Sidang Gugatan Gardu Induk Memasuki Tahapan Bukti Awal Atau Profesi 

Jepara-Sidang Gugatan Warga mengenai pembangunan Gardu Induk di Desa Tunggu Pandean, memasuki Sidang Pembuktian Awal, Pasalnya berapa Tergugat dan turut tergugat belum melengkapi data pendukung, pada Tanggal 9/9/2026 , pada Pukul 10.00 wib .

Di dalam Persidangan di Ruang Cakra, Majelis Hakimi mempersilahkan Tergugat dan turut tergugat untuk maju memperlihatkan data pendukung, dari Tergugat sampai Turut Tergugat, Majelis Hakimi mempertanyakan dari Legal officer PLN, data yang di berikan ke Pengadilan Negeri dari Badan Pertanahan Negara (BPN) atau dari mana , legal PLN menjawab dari Tim, timnya mana 

Majelis Hakim menanyakan dari pihak hukum Kabupaten Jepara, Legalnya satu kesatuan apa sendiri-sendiri " pihak hukum Pemerintah Kabupaten Jepara menjawab: Ijin yang mulia Kami sendiri-sendiri tapi Kami saling Kordinasi, lanjut Majelis Hakimi, menanyakan dari pihak Desa Tunggu Pandean, Sekretaris dianggap tidak hadir, dan mantan Sekretaris juga tidak hadir . 

Majelis Hakim menambahkan seharusnya bisa di satukan Kuasa dari Sekretaris Desa, BPD dengan Kepala Desa, di koordinasikan dengan Pihak Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara, Majelis Hakimi menanyakan kepada Kepala Desa Tunggu Pandean, Tanah tersebut statusnya apa suratnya, hak pakai, HGB, atau apa" Kepala Desa menjawab milik penting dan surat baru diurus semua .

Dalam Sidang, Majelis Hakimi menanyakan tentang profesi yang dimana, Semua Surat Kuasa atau data sudah di berikan ketika awal sebelum pembacaan gugatan, dan Majelis Hakimi mengulang-ulang pertanyaan yang pada Sidang sebelumnya sudah di pertanyakan, 

Seperti legalitas Pengacara, kuasa hukum, dan apakah ada ikatan keluarga dengan penggugat , Majelis Hakim menambahkan hasil putusan sela akan di berikan pada tanggal 11 melalui ekort dan sidang akan di lanjutkan pada tanggal 17 dengan agenda penyerahan bukti .

Wawancara langsung dengan Kuasa Hukum Warga Tunggul Pandean" Sidang lanjutan nomor 31 Perdata antar warga Tunggu Pandean dan pihak PLN, sidang kalau ini terkait pembuktian Putusan Sela yang dimana Profesi yang kita harapkan dan kita mintakan kepada majelis hakim, meminta penghentian sementara, kami sebagai kuasa hukum masyarakat melihat banyak yang janggal yang kami sampaikan di bukti awal masyarakat tidak pernah setuju atau tandatangan dan saya sangat menyayangkan ada sedikit rame di dalam persidangan . yang dimana kaitan persidangan ini kami melihat ada hal-hal yang kurang pas , dugaan kami pertanyakan yang berulang-ulang yang di tanyakan kamu sudah meminta maaf dan kuasa kami dianggap kurang pas, kami bukan melawan, membela atau membantah berkaitan dengan Majelis tapi kami menghormati . Emang ada pembahasan terkait Surat Kuasa kami kurang benar kepada warga Tunggu Pandean, kami di sini membela rakyat yang betul-betul adanya Kepastian Hukum, bahwa rakyat menolak adanya pembangunan Gardu Induk , kami ingin dihentikan sementara agar proses berjalan dan menunggu keputusan selesai atau inkrah .

Kuasa Hukum menambahkan " untuk putusan profesi sendiri di tuangkan pada tanggal 11 September, jadi saya mohon maaf , kami meminta azas keadilan harus bersifat netral dan seadil-adilnya itu harapan kami, kami bukan menuduh tapi ciptakanlah keadilan di Pengadilan Negeri Jepara .

Awak media juga mewancarai pihak PLN dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara, tapi tidak ada jawaban dari pihak PLN dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara.

(Harun)

Read More

Danramil 02/Banjarsari Memberikan Materi Wawasan Kebangsaan di SMK Mandala Bhakti Surakarta

Surakarta - Komandan Koramil (Danramil) 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Kapten Inf Mulyono didampingi Babinsa Kelurahan Nusukan Serka Supadmo dan Serda Gayuh T memberikan pembekalan materi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) Dan Pembinaan Karakter kepada para Siswa Dan Siswi SMK Mandala Bhakti Surakarta Bertempat DiAula SMK Mandala Bhakti Surakarta Jalan Singosari Utara II Rt 02 Rw 01,Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda guna menanamkan nilai-nilai kebangsaan, membentuk karakter disiplin, sekaligus menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab di lingkungan sekolah.

Dalam penyampaiannya, Kapten Inf Mulyono menegaskan bahwa pembinaan karakter bagi pelajar merupakan investasi penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki integritas, disiplin serta rasa cinta tanah air. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis, para pelajar harus memiliki pondasi moral yang kuat agar mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

“Materi wawasan kebangsaan ini bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta kepada tanah air, serta membangun kesadaran sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." ujar Kapten Inf Mulyono. 

Lebih Lanjut Danramil juga mengajak seluruh Siswa Dan Siswi SMK Mandala Bhakti Surakarta untuk terus menjaga semangat belajar, menghormati guru dan orang tua, serta menjauhi berbagai bentuk perilaku negatif yang dapat merusak masa depan, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, kenakalan remaja, maupun penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

“Kedisiplinan adalah modal utama dalam meraih keberhasilan. Siapa pun yang terbiasa disiplin akan lebih mudah mencapai cita-cita. Kami berharap seluruh siswa Dan Siswi Mandala Bhakti Surakarta mampu menerapkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, serta kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kelak menjadi generasi yang membanggakan bangsa dan negara,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Mandala Bhakti Surakarta Ibu Ifwa Mas'uda menyampaikan apresiasi kepada Koramil 02/Banjarsari  dalam memberikan pembinaan kepada para siswa. Menurutnya, sinergi antara TNI dan dunia pendidikan menjadi langkah positif dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, disiplin serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Danramil 02/Banjarsari  beserta Babinsa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pembekalan kepada para siswa. Materi yang diberikan sangat bermanfaat karena tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan oleh para pelajar,” ungkap Ibu Ifwa Mas'uda

Penulis : Arda 72

Read More