Pererat Silaturahmi, Babinsa Joyotakan Sambang Warga dan Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Surakarta  – Babinsa Kelurahan Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serka Sudiyono bersama dengan anggota Linmas melaksanakan kegiatan Sambang Warga dan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama Bapak Andi dan Ibu Rini selaku warga binaan, bertempat di Jl. Kahayan 3 RT 05 RW 06, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Senin (09/11/2026)

Kegiatan Sambang Warga dan Komsos ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjalin silaturahmi serta mempererat hubungan antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa berinteraksi langsung dengan warga, mendengarkan berbagai aspirasi, serta memberikan himbauan terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain itu, Babinsa juga mengajak warga untuk selalu meningkatkan kepedulian sosial, khususnya dalam menjaga kerukunan antarwarga dan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Dengan adanya kegiatan Komsos ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara Babinsa dan masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang ada di wilayah dapat segera diketahui dan diselesaikan secara bersama-sama.

"Selaku Babinsa kami akan terus aktif melaksanakan kegiatan serupa guna mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif."pungkas Serka Sudiyono.

Penulis : Arda 72

Read More

Bersama Warga, Babinsa Joglo Gotong Royong Wujudkan Lingkungan Bersih dan Asri

Surakarta - Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri, Babinsa Kelurahan Joglo Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Serka Ariyanto dan Sertu Sandi melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama warga, bertempat di Jl. Kelud Sel IX Kantor Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Senin (09/11/2026).

Serka Ariyanto mengungkapkan, kerja bakti ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Joglo yang rawan dari berbagai sumber penyakit. Untuk itu Babinsa bahu membahu melaksanakan kerja bakti bersama warga Kelurahan Joglo.

Ditambahkannya dengan adanya sinergitas, gotong royong dan jalinan kerja sama yang baik ini, semakin memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat di wilayah binaannya.

"Aktivitas seperti inilah yang memang harus dilakukan oleh seorang Babinsa dalam menunjang Pembinaan Teritorial di wilayah binaannya," ujarnya.

Melalui kegiatan kerja bakti ini diharapkan lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat terus terjaga.

Penulis : Arda 72

Read More

Untuk Mewujudkan Situasi Yang Aman & Kondusif , Piket Koramil 03/Serengan Laksanakan Patroli Malam

Surakarta - Minggu 8 September 2026 Pukul 21.05 Wib. Serka Sudiyono Piket Koramil 03/serengan Kodim 0735/Ska Bersama Linmas melaksanakan patroli malam hari Bersama linmas Untuk memberikan himbauan Keamanan kepada warga masyarakat kecamatan serengan kota Surakarta

Kegiatan patroli ini bertujuan untuk menjaga Keamanan dan kenyamanan di wilayah binaan yang aman dan kondusif, sehingga dapat memberikan rasa aman dan tenang karena kehadiran TNI-AD khususnya Koramil 03/Serengan yang selalu ada di tengah-tengah warga binaan.

Dalam pelaksanaan patroli rutin ini, Serka  Sudiyono mendatangi  warga binaan di warung pinggir jalan,  menghimbau kepada warga masyarakat untuk selalu menjaga Keamanan  di wilayah masyarakat.

Serka Sudiyono mengatakan bahwa, salah satu tugas Anggota Koramil adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan berbagai kegiatan Teritorial di wilayah binaannya diantaranya melaksanakan kegiatan rutin menggelar patroli malam untuk memberikan rasa  aman bagi masyarakat.

Penulis : Arda 72

Read More

MEDIASI GAGAL! CV NEW KUDA MAS LANJUTKAN GUGATAN TERHADAP PT ADONIA FOOTWEAR INDONESIA, PERJUANGKAN KEPASTIAN HAK KEMITRAAN

TEGAL - Perjuangan CV New Kuda Mas, usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak di bidang pengelolaan limbah non-B3, untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hak kemitraan memasuki babak baru. Setelah proses mediasi dengan PT Adonia Footwear Indonesia (PT AFI) tidak menghasilkan kesepakatan, pihak penggugat memastikan akan melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri (PN) Tegal.

Perkara Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Tgl tersebut berkaitan dengan gugatan atas dugaan pemutusan secara sepihak Kesepakatan Kemitraan Usaha antara CV New Kuda Mas dan PT AFI. Bagi pihak penggugat, persoalan ini bukan sekadar sengketa bisnis, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha UKM lokal dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Kuasa hukum CV New Kuda Mas, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., dari Klinik Hukum Naya Amin Zaini (NAZ) Law Firm, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan meminta perpanjangan masa mediasi yang telah berlangsung selama 30 hari. Tim kuasa hukum memilih melanjutkan perkara melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Naya, selama proses mediasi berlangsung, prinsipal PT AFI tercatat tidak menghadiri tiga agenda mediasi dan baru hadir satu kali pada akhir tahapan mediasi, Jumat (6/11/2026).

"Selama waktu 30 hari ini kita mediasi, prinsipal PT Adonia tidak hadir sebanyak tiga kali ke PN Tegal, hanya datang sekali pada akhir mediasi hari Jumat (6/11). Jadi, kami putuskan tidak ada perpanjangan, langsung masuk ke sidang pokok perkara, sesuai yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016," jelas Naya seusai mediasi terakhir, didampingi Munawir, S.H., M.H. dan H. Fathoni Manshur, S.H.

Bagi CV New Kuda Mas, berakhirnya proses mediasi tanpa kesepakatan bukan berarti perjuangan memperoleh hak kemitraan berhenti. Sebaliknya, persidangan menjadi ruang hukum untuk menguji dalil gugatan, memperlihatkan bukti-bukti, serta meminta majelis hakim memberikan penilaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

SIAPKAN BUKTI, MASUKI TAHAP PEMBUKTIAN

Setelah mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan, tim kuasa hukum CV New Kuda Mas mulai mempersiapkan seluruh dokumen dan alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan pokok perkara.

Naya menegaskan, pihaknya akan memaparkan dasar gugatan, dokumen kesepakatan kemitraan, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan hubungan kerja sama dan persoalan pemutusan kemitraan tersebut.

"Untuk itu, nantinya akan kami siapkan bukti-bukti pendukung yang dimiliki klien kami, CV New Kuda Mas, dalam persidangan pokok perkara," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kuasa hukum, melalui relaas panggilan sidang PN Tegal dan informasi perkara pada sistem e-Court Mahkamah Agung RI, perkara Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Tgl dijadwalkan kembali pada Senin (23/11/2026), dengan agenda laporan mediator dan pembacaan gugatan.

Dengan demikian, persidangan pada 23 November 2026 akan menjadi tahapan penting untuk melanjutkan pemeriksaan perkara setelah proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Selanjutnya, para pihak akan mengikuti tahapan persidangan sesuai agenda dan penetapan majelis hakim.

MUNAWIR: KAMI TAAT HUKUM DAN HORMATI PUTUSAN HAKIM

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Munawir, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti seluruh tahapan hukum dan menghormati kewenangan majelis hakim dalam memeriksa serta memutus perkara.

"Kami akan ikuti ketentuan hukum dan akan mengikuti putusan majelis hakim nantinya," ungkap Munawir.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa CV New Kuda Mas memilih memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum. Pihaknya menyerahkan penilaian terhadap pokok sengketa kepada majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak.

Menurut Munawir, perkara ini juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana perlindungan terhadap UKM dalam menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan bermodal besar, termasuk perusahaan penanaman modal asing.

Negara, menurutnya, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa iklim investasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi investor, tetapi juga menjamin perlindungan dan kepastian usaha bagi pelaku UKM yang menjadi bagian dari rantai kegiatan ekonomi nasional.

Sebab, kesepakatan kemitraan yang diinisiasi dan difasilitasi pemerintah semestinya tidak berhenti pada pengesahan dokumen administratif. Pelaksanaannya harus mencerminkan hubungan usaha yang sehat, transparan, berkeadilan, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PEMUTUSAN KEMITRAAN MENJADI POKOK SENGKETA

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gugatan CV New Kuda Mas berawal dari persoalan pemutusan Kesepakatan Kemitraan Usaha dengan PT AFI tertanggal 13 Februari 2024. Kesepakatan pengelolaan limbah non-B3 tersebut, menurut keterangan pihak penggugat, telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Nilai kemitraan yang dipersoalkan mencapai Rp15,84 miliar. CV New Kuda Mas menilai pemutusan kerja sama tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hak, keberlanjutan kegiatan usaha, serta hubungan kemitraan antara UKM lokal dan perusahaan PMA.

Bagi CV New Kuda Mas, perkara ini bukan semata-mata menyangkut nilai finansial. Kegiatan pengelolaan limbah non-B3 merupakan bagian dari sektor ekonomi produktif yang melibatkan aktivitas usaha, tenaga kerja, dan kontribusi terhadap kegiatan industri.

Ketika sebuah hubungan kemitraan diputus, terlebih apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban para pihak, maka kepastian hukum menjadi hal penting yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.

Karena itu, pihak penggugat berharap PN Tegal dapat memeriksa seluruh pokok sengketa secara objektif, termasuk dasar perjanjian, pelaksanaan kesepakatan, serta konsekuensi hukum dari pemutusan hubungan kemitraan tersebut.

BUKAN SEKADAR Rp15,84 MILIAR, TETAPI PERJUANGAN KEPASTIAN HUKUM UKM

Perkara CV New Kuda Mas melawan PT Adonia Footwear Indonesia kini memasuki tahapan penting di pengadilan. Berakhirnya mediasi tanpa kesepakatan membuka jalan bagi pemeriksaan pokok perkara untuk menguji dalil dan bukti dari masing-masing pihak.

Bagi CV New Kuda Mas, perjuangan ini bukan sekadar mempertahankan nilai kemitraan Rp15,84 miliar. Lebih dari itu, perkara ini menjadi upaya memperoleh kepastian bahwa kesepakatan kemitraan yang telah dibangun memiliki konsekuensi hukum, hak pelaku usaha kecil dihormati, dan setiap pihak memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Sebab, kemitraan sejatinya bukan hubungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Kemitraan harus dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, kepastian hak, serta komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Kini, publik menantikan proses persidangan di PN Tegal. Apakah dalil gugatan CV New Kuda Mas dapat dibuktikan dan bagaimana majelis hakim menilai sengketa kemitraan tersebut, seluruhnya akan diuji melalui proses peradilan yang terbuka dan sesuai ketentuan hukum.

#Harun.

Read More

Retak hingga ke Bawah Pondasi! Kualitas Talud Tugu Durian Air Mesu Dipertanyakan.

BANGKA TENGAH – Proyek pembangunan Talud Tugu Durian di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kerusakan pada bagian konstruksi bangunan. Proyek yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga mengalami persoalan kualitas pengerjaan, meskipun usianya belum genap satu tahun.

Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi awak media pada Sabtu (7/11/2026), kondisi talud yang berada di Jalan Raya Koba, RT 08, Desa Air Mesu, terlihat mengalami keretakan memanjang. Bahkan, pada beberapa bagian ditemukan lubang menganga hingga ke bawah pondasi bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi dan proses pelaksanaan pekerjaan. Pasalnya, talud yang semestinya berfungsi sebagai penahan tanah dan pengaman aliran air justru memperlihatkan tanda-tanda kerusakan dalam waktu relatif singkat.

Dari hasil pengamatan di lapangan, bagian pondasi talud terlihat mengalami penurunan. Tumpukan pasir yang berada di atas area Tugu Durian juga tampak turun. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kekuatan pondasi maupun kualitas pengerjaan konstruksi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Persoalan ini patut menjadi perhatian, terlebih ketika musim penghujan tiba. Aliran air dari hulu menuju hilir berpotensi meningkat dan menjadi lebih deras. Jika kerusakan tersebut tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin kondisi bangunan akan semakin memburuk.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana proyek yang belum genap berusia satu tahun sudah memperlihatkan kerusakan cukup serius? Apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan awal? Ataukah terdapat persoalan dalam proses pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan?

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan Talud Tugu Durian tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp102.380.500, termasuk komponen pajak dan biaya lainnya, dengan volume pekerjaan sepanjang 19 meter (1 unit).

Proyek tersebut bersumber dari APBDes melalui Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2026, dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender. Adapun pelaksana kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Air Mesu.

Besarnya anggaran yang dikucurkan tentu harus sebanding dengan kualitas dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun desa wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demi menjaga keberimbangan pemberitaan, tim investigasi awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Air Mesu, Pajri, selaku penanggung jawab utama pengelolaan Dana Desa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.

Tim investigasi awak media mendorong Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, serta Polres Bangka Tengah untuk turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembangunan Talud Tugu Durian tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, bagaimana kualitas material dan pondasinya, serta apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan peruntukannya.

Perlu diketahui, Tugu Durian bukan sekadar bangunan pelengkap desa. Tugu tersebut dibangun sebagai ikon dan simbol identitas Desa Air Mesu yang dikenal sebagai salah satu sentra sekaligus penghasil buah durian terbesar di Pulau Bangka.

Bagi masyarakat, khususnya warga Air Mesu, keberadaan tugu tersebut merupakan kebanggaan tersendiri yang mencerminkan identitas dan potensi desa.

Karena itu, sangat disayangkan apabila pembangunan yang seharusnya memperkuat kebanggaan masyarakat justru menyisakan persoalan konstruksi yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kini publik menunggu langkah nyata pemerintah desa dan aparat pengawas. Jangan sampai anggaran Dana Desa yang seharusnya menghasilkan pembangunan berkualitas justru berujung pada bangunan yang rusak sebelum waktunya.

TIM INVESTIGASI AWAK MEDIA MEMBUKA RUANG KOREKSI DAN HAK JAWAB. 

Tim investigasi awak media senantiasa membuka ruang koreksi, klarifikasi, maupun hak jawab kepada pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Desa Air Mesu dan pihak pelaksana kegiatan, apabila terdapat informasi dalam pemberitaan ini yang perlu diluruskan atau diberikan penjelasan lebih lanjut.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, profesionalitas, dan independensi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

(HR/TIM) 

Read More