Ada program PTSL di Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, telah menyalahgunkan aturan keputusan 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/KBPN, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Di Desa Cangkring sendiri melakukan mekanisme yang sudah menyalahi aturan, pasalnya sudah jelas untuk setiap pemohon PTSL tidak boleh lebih dari Rp. 150.000,- sedangkan di Desa Cangkring memungut pemohon PTSL sebesar Rp. 250.000,- ini jelas" pungli.
Pada kesempatan yang sama kami dari awak media mendapatkan informasi dari ( K ) warga Desa Cangkring mengatakan bahwa ketika ada yang mau mendaftar program PTSL harus melalui Kepala Desa ( Kuwu ) dibawah masuk keruangan Kuwu disitu masyarakat Desa Cangkring diitimidasi dulu "jika pengen cepat jadi sertifikatnya maka harus memilih atau menoblos saya (Kuwu), ujar K.
Sementara itu dari saudara (S) juga membenarkan apa yang diomongkan si (K) dengan adanya intimidasin yang mau ikut program PTSL harus mengambil formulir diruangan Kuwu Bari, tutur S.
Untuk memperkuat informasi tersebut kami pun mencari narasumber lagi di blok lain, saat kami bertanya kepada masyarakat Desa Cangkring yang tidak mau disebutkan namanya yang berinisial ( A ) iya pak saya ikut program PTSL itu dipersulit, karena saya harus bayar dulu Rp. 250.000,-.
Ia mengatakan, saya sudah bayar Rp. 250.000,- tapi saya belum dapet formulirnya, kata temen saya yang sudah dapet formulir sih harus minta ke Kuwu dan diintimidasi dulu harus memilih kuwu, Ungkapnya.
Untuk mengisi formulir kita dimintai uang Rp. 50.000,- sama semua perangkat Desa yang ada disitu, imbuhnya.
Kami juga menanyakan kepada salah satu panitia PTSL yang tidak mau disebutkan namanya, terkait pembayaran PTSL sebesar Rp. 250.000,- iya pun membenarkan dengan pembayaran senilai segitu, cuma uang yang Rp. 100.000,- itu untuk pembangunan Masjid, ujarny.
Dilain tempat kami pun minta tanggapan dari salah satu masyarakat pemerhati yang berinisial (D), "yang saya tahu juklas juklis program PTSL itu bayarnya Rp. 150.000,- itu juga sudah tertuang dalam 3 Menteri peruntukannya untuk patok dan materai, kalau ada mintai bayar lebih dari segitu berarti sudah masuknya ranah pungli" ujar D.
Itukan program Pemerintah, seharusnya program PTSL itu jangan mempersulit masyarakat yang tidak mampu, imbuhnya.
Setelah tayang pemberitaan ini kami akan melaporkan ke pihak terkait, pungkas.
( ABANG EDI)
0 comments:
Posting Komentar
Hanya pesan membangun