Pinjaman jangka panjang Pemkab Pangandaran untuk
mempercepat pembangunan infrastuktur di Kabupaten Pangandaran ,sudah rampung di
sepakati DPRD Kabupaten Pangandaran.
Pinjaman sekitar 350 miliar itu di benarkan oleh
wakil ketua DPRD dari praksi PKB, jalaludin, saat di wawancarai awak media usai
rapat paripurna kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara
(KUA-PPAS) tahun 2024 Di aula kantor DPRD pangandaran ,Selasa (22/08/2023)
pekan kemarin.
Dalam penjelasannya, jalaludin mengatakan sesuai
dengan perundang – undangan. Pinjaman daerah yang jumlahnya sekitar 350 miliar,
harus digunakan untuk infrasuktur dan investasi.
Jalaludin memaparkan , bahwa pemberian pinjaman
daerah dapat dilakukan setelah dapat persetujuan DPRD yang dilakukan
bersama-sama pada saat pembahasan KUA-PPAS, APBD. Dimana persetujuan itu dalam
bentuk keputusan dewan berdasarkan hasil sidang paripurna, kita pun sepakat di
KUA PPAS APBD itu, hanya masuk pagu dulu.
“Artinya, pinjaman yang melebihi batas jabatan
kepala daerah, harus mendapatkan persetujuan DPRD, serta persetujuan itu masih
akan di bahas di porto polio pembahasan hutang ,” tuturnya.
Diakhir pemaparan, jalaludin juga menambahkan,
soal silpa yang di prediksi untuk tahun ini sekitar 30 miliar. Serta angka pagu
mulai dari sektor pendapatan pemerintah daerah di angka 380 miliar.
Pada saat di tanya wartawan , kenapa harus 380
miliar?
Jalaludin menjawab, pinjaman jangka panjangnya 350
miliar. Yang 30 miliarnya, untuk silpa.
“Namun ini merupakan kesepakatan pagu , prioritas
pinjaman jangka panjang masih dalam pembahasan,” pungkasnya.
(Iyut. K)
0 comments:
Posting Komentar
Hanya pesan membangun