Berani Berinovasi dengan Semangat Memperbaiki, Pesan Dirjen Imigrasi dalamRakor Perwakilan Imigrasi

LOS ANGELES – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana

tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi

menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan

Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi

Transformasi Digital

 Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI - Yasonna H.

Laolany; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) -

Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Djan Faridz; Direktur Jenderal

Imigrasi - Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri -

Andy Rachmiante.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar

Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di

luar negeri. Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan

WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman

melalui transformasi digital.

Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip

kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.

Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga

memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,”

jelas Silmy.

Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi. “Kita memiliki

semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi)

sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy disambut tepuk

tangan hadirin.

Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id

yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa

menggunakan credit card. Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui

agen/penjamin.

Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat

menggunakan credit card. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan

mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.

[Platform] e-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan

sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri.

 Penambahan diprioritaskan pada negara dengan

jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.

Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan

staf teknis imigrasi. Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya

hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.

Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly,

memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan

teknologi digital.

 Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita

tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai

terobosan,” ujar Yasonna.

Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN

dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen

Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan

juga leadership.

(Yudhi)