Proyek Rehabilitasi Jalan di Karangmalang Menuai Kontroversi: Kualitas dan Pengawasan Dipertanyakan

Indramayu - Proyek rehabilitasi jalan lingkungan (hot mix) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu melalui CV. Attar Wijaya Putra di Gang 27 dan Gang 29, Kelurahan Karangmalang, kini tengah menjadi sorotan publik. Meskipun proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas prasarana dan utilitas umum (PSU) di permukiman tersebut, sejumlah masalah mencuat terkait dengan kualitas pekerjaan dan pengawasan di lapangan.

Program yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 148.663.000 dari APBD-P Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024 ini, bertujuan untuk memperbaiki jalan yang menjadi akses utama bagi warga sekitar. Namun, pelaksanaan proyek yang dijadwalkan berlangsung selama 30 hari kalender ini dipenuhi dengan kontroversi yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Salah satu isu yang paling mencolok adalah ketebalan jalan yang dikerjakan. Banyak warga yang merasa curiga bahwa volume jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Dugaan adanya pengurangan ketebalan lapisan hot mix membuat kualitas jalan yang baru diperbaiki dipertanyakan, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas sehari-hari warga.

Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait kualitas bahan yang digunakan dalam proyek tersebut. Laporan yang diterima mengindikasikan penggunaan emulsi yang lebih banyak mengandung solar daripada bahan yang sesuai standar. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai mutu jalan yang akan dihasilkan, mengingat penggunaan bahan yang tidak sesuai standar bisa berisiko terhadap daya tahan jalan itu sendiri.

Yang lebih mencengangkan adalah ketiadaan pengawas dan pelaksana di lokasi proyek saat dilakukan pemeriksaan. Keberadaan pengawas dan pelaksana sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan standar keselamatan kerja. Namun, meski proyek ini terus berjalan, baik pengawas maupun pelaksana tidak ditemukan di lokasi saat pengawasan dilakukan. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa ketat pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan proyek ini.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu yang bertanggung jawab memantau proyek ini, berharap agar pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Meskipun demikian, adanya keluhan dan isu kualitas yang berkembang di masyarakat menuntut klarifikasi lebih lanjut. Jika masalah ini tidak segera diatasi, proyek ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas hunian dan kenyamanan warga Kelurahan Karangmalang.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Bidang Perumahan Permukiman Kabupaten Indramayu belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait kontroversi yang berkembang. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai kelanjutan proyek dan penyelesaian masalah yang muncul di lapangan.

Peningkatan kualitas infrastruktur memang penting, namun jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang transparan, maka proyek ini justru bisa menambah ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pihak berwenang diharapkan segera memberikan klarifikasi agar proyek ini tetap memberikan manfaat maksimal bagi warga Karangmalang dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. 

(Nurbaeti)