Kuningan, FD-buserpolkrim.com
Pada
agenda kedinasan perdana yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kuningan pasca
pelantikan, Tuti Andriani, SH., MKn menghadiri kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024 yang
diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kuningan, Jumat (21/02/2025) bertempat di
Hotel Grand Cordela Kuningan.
FGD
ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilihan kepala
daerah serentak pada November 2024 lalu.
Dalam
sambutannya, Wakil Bupati Kuningan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah mensukseskan gelaran pilkada di Kuningan sehingga dapat berlangsung
aman, tertib dan kondusif.
“Terimakasih
kepada KPU Kuningan, sebagai penyelenggara kontestasi pilkada serentak. Juga
kepada Bawaslu, TNI, Polri dan seluruh stake holder yang senantiasa menjaga
kondusifitas. Saat ini pesta demokrasi telah usai, mari kita bersatu untuk
membangun Kuningan” Ujar Wabup Tuti.
Menurut
Tuti, tujuan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari peserta
disuksi terkat pelaksanaan pemilu dan semoga dapat mengumpulkan berbagai
pendapat dan rekomendasi sehingga pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih
baik dan lebih terstruktur.
Pada
momen tersebut, Tuti juga memohon dukungan dari seluruh perangkat daerah untuk
bersatu dan bersama-sama ikut membantu melaksanakan tugas Bupati dan Wakil
Bupati Kuningan untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Dengan
bersatu kita akan bangun Kabupaten Kuningan yang lebih baik. Kami mohon doa dan
dukungan kepada seluruh perangkat daerah, juga kepada seluruh masyarakat
Kabupaten Kuningan” Ujar Wabup Tuti.
Sebelumnya,
Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr.
H. Dian Rachmat Yanuar, Msi dan Tuti Andriani, SH., M.Kn yang telah ditetapkan
sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, dan berharap melalui
kepemimpinan yang baru ini akan membawa kemajuan untuk Kuningan.
Lebih
lanjut, Asep Budi Hartono menyebutkan bahwa FGD ini adalah dalam rangka
menerima masukan dan saran terhadap pilkada serentak pada November yang lalu,
dimana evaluasi ini akan dilaporkan melalui KPU Provinsi dan KPU pusat. (Asep
S/Angga P)
