Jumat, 15 November 2024
Untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Indramayu Resmikan Aplikasi JAMKESAYU
Polres Rokan Hulu Ungkap Kasus Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi
Pelaku Pembunuhan di Cikupa Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Sakit Hati dalam Hubungan Asmara
Tumbuhkan Kemandirian Anak-Anak Jalanan, Kapolresta Cirebon Berikan Pelatihan Ekonomi Kreatif
Bhabinkamtibmas Desa Ciomas Berikan Penyuluhan Pencegahan Bullying dan Penggunaan HP di SDN 1 Ciomas
Kapolresta Tangerang Berserta Ketua Bhayangkari Hadiri Syukuran HUT Ke-79 Brimob Polri
Kapolresta Tangerang Berserta Ketua Bhayangkari Hadiri Syukuran HUT Ke-79 Brimob Polri
Polresta Tangerang Berikan Makan Siang Bergizi Kepada Anak Sekolah, Wujudkan Generasi Bangsa Berkualitas
LSM Harimau Dan Ormas Pemuda Pancasila Kompak Kawal Dan Dukung Debat publik ke Dua Paslon Bugar Fahmi
Hadapi Potensi Hidrometeorologi dan Pilkada 2024 Pemkab Majalengka Menggelar Rakor Kesiapsiagaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka berkomitmen
dalam penanganan kebencanaan dan mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Sebagai
bentuk kesiapsiagaan maka BPBD mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor)
kesiapsiagaan menghadapi potensi Hidrometeorologi dan Pilkada 2024. Kegiatan
digelar pada, Kamis (14/11/2024).
Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengingatkan
akan potensi bencana saat musim hujan. Termasuk pada pelaksanaan pemungutan
suara Pilkada 2024, yang akan berlangsung 27 Nopember mendatang.
“Kami meminta KPU Kabupaten Majalengka untuk
melakukan antisipasi bencana di lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Khususnya
di daerah yang rawan terdampak bencana saat musim hujan,” ujarnya.
Plt Kalak BPBD Rahmat Kartono menambahkan, bahwa
penting sekali dalam penanganan kebencanaan akibat fenomena hidrometeorologi
dengan sinergitas dan kordinasi untuk menghasilkan data-data yang akurat.
“Termasuk, menjelang perhelatan pesta demokrasi
pada Pilkada serentak tahun 2024 peran penting kita antisipasi bila ada bencana
baik banjir atau longsor,” ujarnya.
Sementara dikesempatan yang sama Ketua KPU
Majalengka, Teguh Putra Fajar Utama mengatakan, saat ini proses Pilkada
Serentak tahun 2024 sedang dalam tahap pengiriman logistik surat suara ke
kecamatan.
Menurutnya, pada Pilkada serentak 2024 terdapat 2.111
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 343 desa/kelurahan yang ada di
26 kecamatan. Dari jumlah total TPS yang ada itu, sebanyak 147 TPS diperkirakan
berada di wilayah rawan bencana, seperti banjir di wilayah utara dan longsor di
wilayah selatan.
“Untuk antisipasi kesiapsiagaan bencana kita telah
kordinasi dengan BPBD, TNI dan Polri supaya pelaksanaan pemungutan suara nanti
bisa berjalan dengan lancar,” terangnya. (Kom/Uj
AR)
Editor:
Adi M
Kamis, 14 November 2024
Di Hari Kesehatan Nasional, Pj Bupati: Semangat Wujudkan Majalengka Kabupaten Sehat
Majalengka, FD-buserpolkrim.com
Seperti
diketahui bahwa Kabupaten Majalengka salah satu dari enam Kabupaten kota di
Jawa Barat yang mendapat penghargaan Open Defecation Free (ODF) dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, atas keberhasilannya menjadi wilayah bebas dari perilaku
buang air besar sembarangan pada tahun 2024.
Penghargaan
tersebut diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin kepada
Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, didampingi Kadis Kesehatan H. Agus Susanto
pada Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60 Tingkat Provinsi
Jawa Barat, di Halaman Gedung Sate, Bandung, pada Selasa (12/11/2024) kemarin.
Usai
menghadiri acara tersebut, Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi di Pendopo
Kabupaten Majalengka menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Majalengka yang telah gencar untuk terus mensosialisasikan gerakan
hidup sehat yang salah satunya deklarasi stop buang air besar sembarangan.
"Dengan
diraihnya ODF ini, menunjukkan komitmen dari seluruh pihak untuk menciptakan
lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Majalengka,” ujarnya.
Ia
berharap, penghargaan ODF yang diterima Kabupaten Majalengka dapat memotivasi
masyarakat untuk terus menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta dapat
menjadi pemicu bagi perangkat daerah lainnya untuk terus berkinerja dengan
lebih baik.
Kepala Dinas Kesehatan H. Agus Susanto menambahkan, dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) ke-60 telah dilaksanakan upacara dilingkungan Dinas Kesehatan sekaligus pemberian penghargaan.
Selain
itu juga, lanjut H. Agus, telah dilakukan kegiatan skrining kesehatan, edukasi,
pemeriksaan kesehata berkala karyawan serta lomba pembuatan PMT pangan lokal.
Ia
menuturkan, bahwa pada HKN Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka telah
mengirimkan Duta Kesehatan dalam lomba tingkat provinsi dan menjadi juara
pertama.
Dijelaskannya, sesuai tema “Gerak Bersama Sehat Bersama,” dengan mengajak semua elemen masyarakat untuk bergerak dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesehatan bersama.
“Momentum
semangat Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60 ini, mari bersama-sama kita
wujudkan Majalengka menjadi Kabupaten Sehat," tandasnya. (Kom/Ujang AR)
Pastikan Kesiapan KPPS, KPU Kabupaten Cirebon Gelar Simulasi P2S
Cirebon, FD-buserpolkrim.com
Guna memastikan kesiapan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon
menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara (P2S) di Lapangan
Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (12/11/2024) kemarin.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati
mengatakan, simulasi ini menjadi bagian penting dalam persiapan teknis Pemilu.
Ia memaparkan, proses yang dijalankan mencakup
tahapan-tahapan pemungutan suara secara keseluruhan, untuk memastikan setiap
petugas memahami peran dan tugasnya masing-masing.
“Simulasi ini kami gelar untuk memberikan gambaran
nyata pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024, mulai dari
pemanggilan pemilih hingga penghitungan suara,” paparnya.
Esya mengungkapkan, melalui simulasi ini, KPU
dapat mengevaluasi kesiapan logistik Pemilu, termasuk surat suara, kotak suara,
dan kelengkapan lainnya.
“Kami ingin memastikan KPPS siap menjalankan
tugasnya secara optimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, KPU memastikan tidak ada
kekurangan atau kerusakan yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara. Dalam
simulasi ini juga, menekankan akan pentingnya pengelolaan daftar pemilih yang
tepat.
“Kami ingin memastikan klasifikasi Daftar Pemilih
Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus, sudah sesuai.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU),”
katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu
Mijaya, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sudiharjo
SAP MPd, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa Pemkab Cirebon mendukung
penuh upaya KPU dalam memastikan kesiapan Pemilu.
Sudiharjo menilai bahwa simulasi ini sangat penting,
untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang lancar
dan aman.
“Kami dari pemerintah daerah, mendukung penuh
langkah KPU dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Simulasi ini penting, agar
masyarakat semakin yakin bahwa Pemilu nanti akan berjalan tertib dan
profesional,” ujarnya.
Sudiharjo menyampaikan, bahwa pemerintah daerah
siap membantu KPU dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan Pemilu, termasuk memastikan ketersediaan fasilitas umum
yang memadai di lokasi pemungutan suara.
Untuk itu, lanjut Sudiharjo, kerja sama antara
pemerintah daerah dan KPU menjadi kunci dalam menyukseskan Pilkada 2024.
“Pemerintah
Kabupaten Cirebon akan terus berkoordinasi dengan KPU demi kelancaran
pelaksanaan Pilkada, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya. (Muh)
Editor:
Adi M
Program CSR di Sentra Batik Cirebon, Mendorong Pengembangan Fasilitas Ramah Lingkungan
Cirebon, FD-buserpolkrim.com
Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama sejumlah
pihak dan perusahaan, menggulirkan program pengembangan fasilitas ramah
lingkungan yang akan mendukung 1.450 perajin batik di delapan desa di Kabupaten
Cirebon. Program ini dilakukan melalui bantuan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) dengan nilai lebih dari Rp1 miliar. Tujuannya, untuk
memperkuat industri batik dengan fokus pada aspek keberlanjutan lingkungan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H
Hilmy Riva’i MPd mengungkapkan, bahwa perhatian utama program ini adalah
penyediaan alat produksi dan pengolahan limbah. Sebagian besar industri batik,
masih minim fasilitas pengolahan limbah yang layak.
“Dengan adanya bantuan CSR, kami berharap, perajin
dapat menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka sambil tetap produktif
dalam berkarya,” kata Hilmy di Hotel Aston Cirebon, Senin (11/11/2024) lalu.
Hilmy menambahkan, bahwa kolaborasi ini juga membuka
peluang bagi Cirebon untuk memperkenalkan batik khasnya, terutama motif Mega
Mendung.
“Kami bangga bahwa motif batik Cirebon dapat
tampil dalam produk nasional, sehingga lebih dikenal luas dan meningkatkan
nilai tambah industri batik lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha dan
Perajin Batik Indonesia (APPBI), Komarudin Kudiya, melihat aspek lingkungan
sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri batik Cirebon di
pasar global.
“Industri batik membutuhkan tata kelola limbah
yang baik untuk bisa bersaing secara internasional. Diharapkan, inisiatif ini
bisa menjadi model bagi daerah lain yang juga mengembangkan industri batik,”
katanya.
Head of Corporate Communications and Government
Affairs Mondelez Indonesia, Khrisma Fitriasari menyebut, bahwa program ini
merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung industri yang
berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa menjaga lingkungan adalah
bagian dari tanggung jawab bersama, dan dengan bekerja sama dengan para perajin
batik, kami dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan
sekaligus,” jelasnya.
Khrisma menambahkan, diharapkan melalui Program
CSR ini akan mampu menciptakan industri batik yang tidak hanya fokus pada
keberlanjutan ekonomi, tetapi juga tanggap terhadap kelestarian lingkungan.
“Dengan begitu, batik Cirebon tidak hanya
mempertahankan identitas budayanya, tetapi juga memberi contoh industri yang
ramah lingkungan,” pungkasnya. (MUH)
Editor:
Adi M
Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Cirebon, Pj Sekda: Ajak Masyarakat Berperan Aktif Ciptakan Lingkungan Sehat
Cirebon, FD-buserpolkrim.com
Seperti diketahui rokok ilegal adalah produk yang
diproduksi tanpa izin dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh
pemerintah. Bisa dipastikan, rokok ilegal ini diproduksi dengan bahan baku yang
tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan
bagi perokok semakin tinggi, bahkan bagi mereka yang tidak merokok tetapi
terpapar asap rokok ilegal.
Dalam rangka pemberantasan peredaran rokok illegal
tersebut, Pemerintah Kota Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) bekerjasama dengan pihak terkait lainnya menggelar acara sosialisasi Gempur
Rokok Ilegal. Kegiatan ini juga dihadiri sekaligus dibuka oleh Pejabat (Pj)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H. Iing Daiman SIP MSi, Rabu (13/11/2024).
Tujuan diadakannya kegiatan ini, adalah untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal serta peran
penting yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan komunitas dalam
menanggulangi peredaran barang ilegal tersebut.
Dalam sambutannya, Pj Sekda memberikan apresiasi
kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan
sosialisasi terkait bahaya rokok ilegal ini, merupakan salah satu langkah
penting untuk memberikan pemahaman serta mengajak masyarakat untuk ikut
berperan aktif dalam memberantas rokok illegal yang telah memberikan dampak
buruk bagi banyak aspek kehidupan, baik itu dari sisi ekonomi maupun kesehatan
masyarakat.
“Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi
juga tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan masyarakat dan
kesejahteraan ekonomi kita,”ujarnya.
Pj Sekda juga mengajak peserta untuk mencermati
realitas yang ada di sekitar kita. Kota Cirebon, sebagaimana kota-kota lain di
Indonesia, memiliki pasar yang besar untuk produk rokok.
“Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita semua
menyadari bahwa rokok ilegal ini memiliki risiko besar, baik dari segi
kesehatan maupun ekonomi. Selain merugikan negara karena pajak yang hilang,
rokok ilegal juga diproduksi tanpa pengawasan yang ketat, berpotensi
membahayakan banyak orang,” terangnya.
Pj Sekda menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal
menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Setiap tahun,
miliaran rupiah potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara hilang begitu
saja akibat beredarnya rokok ilegal. Padahal, dana pajak ini sangat penting
untuk membiayai pembangunan sektor-sektor vital seperti infrastruktur,
kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
“Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran
rokok ilegal sangat besar. Pajak cukai yang seharusnya didapatkan negara untuk
membiayai berbagai kebutuhan masyarakat justru lenyap begitu saja,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Pj Sekda, sebagai bagian dari
upaya serius untuk menangani peredaran rokok illegal ini, Pemerintah Kota
Cirebon bersama aparat penegak hukum telah mengambil sejumlah langkah konkret.
Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap
peredaran rokok ilegal.
“Kami bersama pihak berwenang, seperti Kepolisian,
Bea Cukai, dan Satpol PP, akan terus melakukan razia dan pemantauan terhadap
peredaran rokok ilegal. Setiap pelaku yang terbukti melanggar akan diberikan
sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya.
Pj Sekda juga menekankan pentingnya peran serta
komunitas dan organisasi masyarakat dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.
Dalam hal ini, Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk membentuk
kelompok pengawas yang akan mendeteksi dan melaporkan adanya peredaran rokok
ilegal di lingkungan mereka.
“Kami mengajak masyarakat untuk lebih proaktif
dalam membantu mengawasi peredaran rokok ilegal. Dengan adanya kelompok
pemantau yang tersebar di tingkat komunitas, kita bisa lebih cepat mendeteksi
dan menghentikan peredaran barang ilegal ini,” terangnya.
Selain peran pemerintah dan aparat penegak hukum,
Pj Sekda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas
peredaran rokok ilegal. Salah satunya adalah dengan tidak membeli rokok ilegal,
meskipun harganya lebih murah. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam
memilih produk yang mereka konsumsi.
“Tidak hanya untuk masyarakat umum, Kita juga
menekankan pentingnya pendidikan mengenai bahaya rokok ilegal bagi generasi
muda,” imbuhnya.
Menurutnya, generasi muda Kota Cirebon harus
menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal dan peningkatan
kesadaran akan pentingnya hidup sehat.
“Kami berharap generasi muda Kota Cirebon bisa
menjadi agen perubahan yang cerdas dan sehat, tidak terpengaruh untuk merokok,
apalagi memilih rokok ilegal yang jelas membahayakan diri mereka sendiri,”
tuturnya.
Pj Sekda mengingatkan bahwa upaya untuk
memberantas rokok ilegal adalah untuk kebaikan bersama, baik bagi kesehatan
masyarakat, kesejahteraan ekonomi, maupun kelangsungan pembangunan yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan bisa memberi
pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan menjadi langkah konkret
menuju Kota Cirebon yang lebih sehat, sejahtera, dan bebas dari peredaran rokok
ilegal.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam
memberantas rokok ilegal. Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik itu
pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mewujudkan Kota Cirebon
yang bebas rokok ilegal dan lebih sehat,” pungkasnya. (Muh)